Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, soroti kasus dugaan polisi cabul. Ia bilang harus ditindak tegas. Berita dengan judul "Wakil Bupati Bone Komentari Polisi Cabul, Harusnya Mengayomi, Malah Membinasakan" memberikan gambaran yang cukup memprihatinkan tentang keadaan penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Ketika seorang wakil bupati mengeluarkan komentar mengenai tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum polisi, hal ini mencerminkan keprihatinan yang mendalam atas peran institusi penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, namun malah terlibat dalam perilaku yang merugikan. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut bisa diartikan sebagai cerminan dari kekecewaan publik terhadap tindakan oknum yang menyalahgunakan kekuasaan. Polisi, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Namun, ketika muncul kasus-kasus seperti ini, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat tergerus, dan masyarakat merasa kurang aman. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat luas yang melihat institusi yang seharusnya melindungi mereka bertindak sebaliknya. Penting bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi internal dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap anggotanya. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik mengenai etika profesi, termasuk pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, harus menjadi prioritas untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu, transparansi dalam menangani kasus pelanggaran yang melibatkan anggota polisi juga sangat diperlukan agar publik dapat melihat bahwa tindakan tegas diambil terhadap mereka yang melanggar norma dan hukum. Di sisi lain, komentar dari Wakil Bupati Bone ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung reformasi kepolisian. Pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan aparat kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Selain itu, masyarakat juga harus didorong untuk aktif melaporkan serta menyuarakan tindakan penyimpangan yang mereka saksikan, guna menciptakan kepolisian yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Kesadaran akan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap individu harus ditanamkan dalam jajaran kepolisian. Masyarakat berhak untuk merasa aman dan dihargai, serta harus ada jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak, ketidakpercayaan akan semakin mengakar dalam benak masyarakat, dan hubungan antara warga dan penegak hukum akan semakin renggang. Melihat dari sudut pandang hukum dan sosial, penting bagi institusi hukum untuk melakukan reformasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Dengan tindakan yang serius dan komprehensif, semoga kasus-kasus seperti ini dapat diminimalkan dan layanan kepolisian dapat kembali ke jalur yang benar, di mana mereka tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga pengayom masyarakat. Menegakkan keadilan harus menjadi prioritas utama, agar semua individu, tanpa terkecuali, merasa terlindungi dan hormat terhadap hukum yang berlaku.