Beredar viral di media sosial, seorang penjual goreng kebingungan ditagih PLN bayar listrik sebesar Rp12,7 juta. Tanggapan mengenai berita 'Viral Tagihan Listrik Penjual Gorengan di Jombang Rp12,7 Juta, Masruroh Syok: Bayar Pakai Apa?' mencerminkan dampak yang kompleks dari tarif listrik dan beban biaya yang mungkin tidak proporsional bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) seperti pedagang gorengan. Kasus ini membuka banyak isu yang perlu diperhatikan, baik dari segi kebijakan energi maupun dampak sosial ekonomi terhadap pelaku usaha kecil. Pertama, sangat mengejutkan mendengar besarnya tagihan listrik yang harus dibayar oleh Masruroh, seorang penjual gorengan. Dalam konteks UMKM, tagihan sebesar itu tidak hanya memberikan beban finansial yang berat, tetapi juga bisa mengancam kelangsungan bisnis mereka. Banyak pedagang kecil yang sudah berjuang untuk bertahan di tengah tantangan ekonomi, dan beban tagihan yang tidak wajar dapat menjadi pemicu untuk mereka menutup usaha mereka. Kedua, kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam penghitungan biaya listrik. Masyarakat mesti memahami bagaimana tarif listrik ditentukan, serta metode pengukuran yang digunakan. Hal ini berkaitan dengan keadilan dalam penerapan tarif. Jika ada ketidakadilan dalam perhitungan, seharusnya ada mekanisme yang memungkinkan pelanggan untuk mengajukan protes atau meminta penjelasan dari pihak penyedia layanan listrik. Selain itu, zuingau ini juga mengangkat isu terkait kebijakan subsidi listrik. Kebijakan subsidi yang ada saat ini seharusnya dievaluasi agar benar-benar tepat sasaran, terutama untuk usaha kecil dan golongan masyarakat yang rentan. Pengurangan biaya listrik bagi pelaku UMKM bisa menjadi strategi efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Reaksi masyarakat terhadap berita ini juga menunjukkan kepedulian kolektif terhadap nasib pelaku usaha kecil. Banyak netizen memberikan dukungannya, dan ini mengindikasikan bahwa masyarakat berempati dan peduli dengan isu-isu yang dihadapi oleh UMKM. Kampanye dukungan atau penggalangan dana bisa menjadi langkah awal dalam membantu mereka yang terpengaruh, sekaligus menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada. Secara keseluruhan, peristiwa ini perlu dilihat sebagai panggilan untuk tindakan bagi semua pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan listrik, memastikan tarif yang adil, dan memperkuat dukungan bagi UMKM. Di sisi lain, masyarakat juga bisa berperan aktif dalam memberikan dukungan dan menyuarakan aspirasi para pelaku usaha agar suara mereka dapat didengar dan diperhatikan.