Anggota Komisi II DPR RI yang juga Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, skeptis menanggapi munculnya usulan Solo menjadi daerah istimewa. Berita mengenai Golkar yang skeptis terhadap usulan Solo menjadi daerah istimewa merupakan refleksi dari dinamika politik dan perpolitikan daerah di Indonesia. Usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa muncul dari keinginan untuk memberikan pengakuan terhadap nilai sejarah, budaya, dan peran Solo dalam sejarah Indonesia. Namun, skeptisisme yang ditunjukkan oleh Golkar menunjukkan adanya ketidakpastian dan pertimbangan yang lebih luas terkait dengan implikasi dari status tersebut. Skeptisisme Golkar bisa jadi berasal dari khawatir akan potensi perpecahan dalam pengaturan administrasi daerah. Jika Solo diakui sebagai daerah istimewa, hal ini dapat mendorong daerah lain yang merasa memiliki nilai sejarah atau budaya yang sama untuk mengajukan permohonan serupa. Ini tentunya berpotensi menimbulkan pertikaian dan konflik kepentingan antara daerah, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Di sisi lain, terdapat argumen yang kuat yang mendukung pengajuan ini. Mengingat Solo memiliki sejarah yang kaya dan peran signifikan dalam perkembangan sejarah nasional, penetapan daerah istimewa dapat memberikan peluang bagi pengembangan budaya setempat serta pariwisata yang lebih besar. Ini juga dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi pelestarian warisan budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kekhawatiran Golkar bisa jadi juga mencerminkan sikap pragmatis dalam politik. Dalam konteks pemilihan umum dan kepentingan politik jangka panjang, keputusan untuk mendukung atau menolak usulan tersebut harus mempertimbangkan dampak terhadap pemilih serta apakah kebijakan tersebut akan mendatangkan dukungan atau justru penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Golkar dan partai politik lainnya akan dipengaruhi oleh kalkulasi politik yang lebih luas. Selain itu, isu ini sesungguhnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar mengenai identitas daerah. Apa makna status 'daerah istimewa' jika tidak ada kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai budaya yang akan diusung? Perlu adanya dialog terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan daerah istimewa dan bagaimana hal tersebut akan diterapkan dalam praktik. Dalam kesimpulannya, skeptisisme Golkar terhadap usulan Solo menjadi daerah istimewa mencerminkan kerumitan politik yang ada. Hal ini membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan diskusi yang lebih mendalam antara semua pemangku kepentingan. Hanya dengan cara itu, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil akan bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan ketegangan baru dalam konteks politik lokal maupun nasional.