Kasus pelecehan seksual oleh ETH, eks rektor Universitas Pancasila, kembali mencuat dengan laporan baru dari korban. Berita tentang kasus pelecehan yang melibatkan seorang rektor universitas tentu memunculkan banyak dinamika yang kompleks dan penting untuk dikaji. Pertama-tama, kabar bahwa seorang korban pelecehan mengaku pernah diintimidasi oleh pihak rektor menunjukkan adanya masalah serius dalam konteks perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di lembaga pendidikan tinggi. Hal ini tidak hanya mencerminkan dampak psikologis terhadap korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi semua individu. Di satu sisi, kasus ini menggugah perhatian mengenai pentingnya mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban pelecehan di lingkungan kampus. Ketika seorang rektor, posisi yang seharusnya melindungi mahasiswa dan menciptakan lingkungan yang kondusif, justru terlibat dalam intimidasi, maka hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa setiap tindakan intimidasi merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan martabat seseorang, yang dapat menyebabkan efek jangka panjang bagi kesehatan mental dan fisik korban. Kasus yang berpotensi mengalami penghentian penyidikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ini semakin memperburuk situasi, karena bisa jadi berdampak pada keadilan bagi korban dan menciptakan preseden buruk bagi kasus-kasus lainnya. Dalam masyarakat yang ideal, setiap laporan pelecehan harus ditindaklanjuti dengan serius, dan proses hukum harus berjalan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa. Jika tidak, akan ada rasa ketidakadilan yang semakin mendalam di antara korban dan masyarakat umum. Institusi pendidikan seharusnya menjadikan kasus seperti ini sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi semua orang. Ini mencakup pembeberan kebijakan zero-tolerance terhadap pelecehan, pelatihan bagi staf dan mahasiswa mengenai pentingnya menghormati satu sama lain, serta pembentukan saluran komunikasi yang aman dan rahasia bagi yang ingin melapor. Mengedukasi masyarakat kampus tentang pentingnya menghargai batasan-batasan dan memberikan dukungan kepada korban adalah langkah yang sangat krusial. Dalam konteks pendidikan tinggi, pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kultur yang ada di institusi tersebut juga tidak dapat diabaikan. Jika budaya diam dan intimidasi kuat, maka akan semakin banyak korban yang merasa terpinggirkan untuk berbicara. Oleh karena itu, perubahan budaya institusi yang proaktif dan mendukung penyampaian suara ini harus menjadi prioritas utama. Secara keseluruhan, kasus ini bukan hanya tentang individu yang terjebak dalam situasi hina, tetapi juga mengenai bagaimana masyarakat, terutama akademik, bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan. Terlepas dari hasil dari proses hukum, yang terpenting adalah bagaimana kita, sebagai masyarakat, memahami dan mendukung korban untuk berbicara dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk berdiri bersama dalam melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak.