Pemprov Jatim bentuk pansel untuk seleksi komisaris dan direksi Bank Jatim. Proses seleksi akan diumumkan pekan depan, menjamin transparansi dan integritas. Berita mengenai pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk memilih direksi Bank Jatim oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) menunjukkan upaya konkret dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi keuangan daerah. Langkah ini sangat penting dalam konteks memastikan bahwa pemimpin yang terpilih nantinya tidak hanya memiliki kemampuan manajerial yang baik, tetapi juga integritas yang tinggi. Bank Jatim, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di tingkat lokal, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan direksi yang tepat menjadi sangat krusial. Proses seleksi yang transparan ini tentu harus melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan ahli di bidang perbankan. Keterlibatan pihak eksternal dapat memberikan perspektif yang lebih luas serta menjamin bahwa proses ini berlangsung dengan adil dan objektif. Selain itu, publik juga perlu diberikan akses informasi mengenai tahapan-tahapan seleksi, kandidat yang terpilih, serta kriteria yang digunakan dalam penilaian. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki kepercayaan lebih terhadap pengelolaan Bank Jatim. Di sisi lain, pembentukan pansel ini juga mencerminkan komitmen Pemprov dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor publik. Pemilihan direksi yang kompeten akan membawa dampak positif bagi kinerja Bank Jatim ke depannya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan direksi yang berpengalaman dan memiliki visi yang jelas, diharapkan Bank Jatim dapat lebih inovatif dalam menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Persaingan untuk posisi-posisi strategis biasanya sangat ketat dan dapat berimplikasi pada dinamika politik lokal. Oleh karena itu, pansel harus dapat menjaga independensinya dan menghindari pengaruh politik yang dapat merugikan proses seleksi. Dalam hal ini, mekanisme pengawasan yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan meritokrasi. Kesimpulannya, pembentukan pansel untuk seleksi direksi Bank Jatim adalah langkah positif yang menunjukkan keseriusan Pemprov dalam memperbaiki manajemen lembaga keuangan daerah. Dengan melakukan proses seleksi yang transparan dan akuntabel, diharapkan Bank Jatim dapat memiliki pemimpin yang mampu membawa transformasi positif dan memastikan bahwa lembaga ini dapat berfungsi maksimal dalam mendukung pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Keterlibatan masyarakat dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci agar proses ini berjalan dengan efektif dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua pihak.