Banyak kementerian/lembaga mendapatkan opini wajar yang sebenarnya tak wajar karena BPK tak mau mempersoalkan permasalahan dalam laporan keuangan Menurut saya, isu yang disampaikan dalam berita ini sangat memprihatinkan. Jika benar bahwa status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam audit keuangan pemerintah diperjualbelikan hanya karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diisi oleh orang-orang politik, maka hal ini merupakan sebuah bentuk penyimpangan yang sangat merugikan bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Seharusnya status WTP merupakan hasil dari evaluasi yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Peran BPK sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pemeriksaan atas kebijakan dan keuangan pemerintah seharusnya dijalankan dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi. Jika terjadi penjualan status WTP, hal ini menunjukkan adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Penjualan status WTP dapat mengakibatkan informasi yang diberikan kepada publik menjadi tidak dapat dipercaya dan meragukan, sehingga akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif pada stabilitas politik dan perekonomian negara. Saya berharap agar pemerintah segera mengkaji isu ini secara serius dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk dalam proses audit keuangan oleh BPK. Masyarakat juga perlu lebih proaktif dalam mengawasi dan memantau kinerja pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara. Kami juga berharap agar BPK dapat melakukan reformasi internal dan meningkatkan independensinya sebagai lembaga pengawas keuangan yang profesional dan bertanggung jawab. Jika hal ini terbukti benar, maka orang-orang politik yang terlibat dalam penjualan status WTP harus dijatuhi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepentingan negara dan kepentingan masyarakat harus selalu diletakkan di atas kepentingan pribadi atau politik.