Meski jadi tersangka, pengemudi Mercy penyebab kecelakaan di Kota Medan tidak ditahan. Tanggapan saya terhadap berita tersebut tentu sangat bervariasi tergantung sudut pandang yang digunakan. Dari perspektif hukum, keputusan untuk tidak menahan pengemudi Mercy yang menjadi biang kecelakaan di Medan setelah kedua pihak berdamai merupakan hal yang wajar. Dalam kasus-kasus perdata seperti ini, seringkali kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai, tanpa melibatkan proses hukum yang panjang. Hal ini juga merupakan cermin dari semangat perdamaian dalam penyelesaian masalah hukum. Namun, di sisi lain, keputusan untuk tidak menahan pengemudi Mercy tersebut juga menimbulkan pertanyaan etika. Apakah dengan berdamai, pelaku seakan-akan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya? Seharusnya, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi tidak boleh dianggap enteng. Dalam banyak kasus, kecelakaan tersebut mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka yang serius. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku seharusnya sejalan dengan keberatan tindakannya. Selain itu, keputusan untuk tidak menahan pengemudi Mercy ini juga dapat memunculkan polemik mengenai ketimpangan perlakuan hukum. Ada pertanyaan yang muncul mengenai apakah keputusan ini diambil karena status sosial atau ekonomi dari pengemudi tersebut. Dalam kasus-kasus serupa di masa lalu, seringkali orang dengan status ekonomi yang lebih tinggi mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dalam proses hukum. Sebagai masyarakat, kita seharusnya mengedepankan keadilan dalam penegakan hukum. Meskipun berdamai adalah hal yang baik, namun kita juga harus memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab atas tindakannya tetap menerima sanksi yang sesuai. Itulah sebabnya, transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Dalam kasus ini, pihak berwajib seharusnya memastikan bahwa keputusan untuk tidak menahan pengemudi Mercy sudah melalui pertimbangan yang matang dan tidak mencederai prinsip keadilan. Selain itu, perlunya pembelajaran dari kasus ini agar ke depannya penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan transparan, tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial atau ekonomi seseorang.