Kali ini, Bawaslu menghadirkan sejumlah pengurus partai politik yang dilamar Khusnul Yakin saat proses penjaringan bacabup. Berita tentang Bawaslu Lamongan yang mengusut dugaan pelanggaran oleh Kepala BPKAD yang mendaftar sebagai Bacabup memiliki potensi untuk menimbulkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat. Kepala BPKAD seharusnya memberikan contoh yang baik sebagai seorang birokrat yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak seharusnya terlibat dalam politik praktis. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya bersih dari intervensi dan kolusi sehingga masyarakat dapat memilih calon yang terbaik berdasarkan visi, misi, dan program kerjanya. Langkah Bawaslu Lamongan untuk mengusut dugaan pelanggaran ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Kepala BPKAD sebagai aparat pemerintah seharusnya menghindari konflik kepentingan antara jabatan birokrat dan kepentingan politiknya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas dan netralitas institusi pemerintah. Tindakan tersebut juga dapat memberikan efek jera bagi pejabat yang berniat untuk memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik pribadi. Peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat negara tentu saja harus ditindaklanjuti dengan serius demi menjaga integritas dan validitas proses demokrasi. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui semua proses hukum yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menegakkan keadilan dan transparansi. Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Keterlibatan pejabat publik dalam politik seharusnya dilakukan dengan aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kinerja serta independensi institusi birokrasi. Semua pihak, baik itu Kepala BPKAD maupun partai politik yang menerima pendaftaran tersebut, harus mematuhi aturan yang ada dan tidak melanggar kode etik yang berlaku. Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih selektif dalam memilih calon pemimpin yang bersih, jujur, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan amanah rakyat dengan baik. Demokrasi hanya akan berfungsi dengan baik jika para pemimpinnya benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai integritas dalam setiap tindakan dan keputusannya. Semoga kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan tepat hukum, serta menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terlibat dalam praktik politik yang merugikan dan tidak etis.