tidak segan memberi sanksi apabila ada ASN yang terbukti membuat postingan berupa foto dan artikel yang memuat unsur politis. Saya melihat langkah yang diambil oleh PJ Bupati Lumajang tersebut sebagai tindakan yang tepat dan diperlukan untuk menjaga netralitas ASN. Sebagai pelayan publik, seharusnya ASN harus mematuhi aturan netralitas politik agar tidak terjadi kecenderungan partisanisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan melarang ASN untuk membuat postingan politis, diharapkan ASN dapat fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya pengaruh politik yang bisa mengganggu kinerja dan integritas mereka. Disiplin dalam menjaga netralitas politik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan adanya larangan membuat postingan politis bagi ASN, diharapkan hal tersebut juga dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan serta meminimalisir penyalahgunaan jabatan dan wewenang. ASN harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segala hal, bukan kepentingan politik personal atau golongan tertentu. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pelanggar netralitas adalah tindakan yang perlu demi memberikan efek jera bagi ASN lainnya. ASN harus menaati aturan yang telah ditetapkan dan harus siap menerima konsekuensi apabila melanggar aturan tersebut. Hal ini juga sebagai bentuk penegakan disiplin di lingkungan ASN serta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat bahwa penegakan netralitas politik adalah hal yang serius dan tidak boleh diabaikan. Terkait dengan kebebasan berpendapat, saya pikir larangan ini tidak bertentangan dengan hak asasi ASN untuk berpendapat. ASN tetap memiliki kebebasan berpendapat dalam ranah pribadi mereka tanpa harus melibatkan jabatan dan institusi tempat mereka bekerja. Netralitas politik adalah hal yang wajib dijunjung tinggi oleh ASN demi menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Secara keseluruhan, saya mendukung tindakan yang dilakukan oleh PJ Bupati Lumajang dalam menjaga netralitas politik ASN. Netralitas politik adalah salah satu prinsip dasar dalam pelayanan publik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN. Dengan adanya larangan membuat postingan politis dan pemberian sanksi bagi pelanggar, diharapkan ASN dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa adanya intervensi politik yang dapat mengganggu kinerja mereka.