Dari total Hibah itu, dibagi untuk KPU Kalbar sebesar Rp 297 miliar sedangkan untuk Bawaslu sebesar Rp 70,5 miliar. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah positif karena anggaran hibah yang akan dicairkan untuk KPU-Bawaslu Kalimantan Barat menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang transparan dan berkualitas. Dengan adanya hibah ini, diharapkan KPU dan Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa terkendala oleh masalah keuangan. Selain itu, pencairan anggaran hibah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan proses demokrasi yang sehat dan bersih dalam setiap pemilihan umum. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap KPU dan Bawaslu dalam menjamin kelancaran dan keberlangsungan proses Pilkada Kalimantan Barat pada tahun 2024. Dengan besarnya anggaran hibah yang akan dicairkan, diharapkan KPU dan Bawaslu dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Sebagai masyarakat, kita juga perlu memonitor dan mengawasi penggunaan anggaran hibah ini agar benar-benar digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada dengan baik. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa proses Pilkada di Kalimantan Barat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Semoga dengan pencairan anggaran hibah ini, Pilkada Kalimantan Barat 2024 dapat berjalan sukses dan memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.