PKS sarankan Prabowo Subianto tidak perlu kasih kursi menteri untuk partai tak lolos parlemen, tiru Jokowi. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa memberikan kursi menteri kepada partai politik yang tidak lolos ke parlemen merupakan suatu tindakan yang tidak efisien dan tidak produktif. Seharusnya, posisi menteri harus diberikan kepada orang yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang sesuai untuk memegang jabatan tersebut, bukan hanya karena alasan politik. Meniru langkah Presiden Jokowi yang tidak memberikan kursi menteri kepada partai politik yang tidak lolos ke parlemen adalah langkah yang bijaksana. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik yang sempit. Selain itu, memberikan kursi menteri kepada partai politik yang tidak lolos ke parlemen juga dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan negara. Sebaiknya, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan mengutamakan integritas dan kualitas pemerintahan dengan menempatkan orang yang benar-benar berkompeten tanpa memandang afiliasi politik. Saya juga melihat saran dari PKS tersebut seolah-olah mendesak Prabowo untuk melakukan pembagian kursi menteri berdasarkan kepentingan politik, yang seharusnya tidak menjadi prioritas utama dalam pembentukan kabinet. Lebih baik fokus pada kebutuhan masyarakat dan memilih menteri yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, saya setuju dengan pendapat bahwa Prabowo tidak perlu memberikan kursi menteri kepada partai politik yang tidak lolos ke parlemen, dan sebaiknya meniru langkah Presiden Jokowi dengan lebih memperhatikan kompetensi dan integritas dalam pembentukan kabinetnya. Hal ini akan memastikan bahwa pemerintahan dapat berjalan dengan efisien dan menjaga kepentingan masyarakat secara utama.