Dari pantauan Tribunmanado.co.id, hanya 15 anggota DPRD Bitung yang duduk di kursi empuk mereka saat rapat paripurna berlangsung. Tanggapan saya terhadap berita tersebut cukup prihatin karena rapat paripurna DPRD adalah salah satu forum penting dalam melakukan pembahasan serta pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program kerja untuk kemajuan Kota Bitung. Ketika 13 anggota dewan tidak hadir dalam rapat tersebut, hal ini bisa berdampak pada kelancaran proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Ketidakhadiran 13 anggota dewan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Sebagai anggota DPRD, seharusnya mereka memberikan contoh yang baik dalam hal kehadiran dan partisipasi dalam setiap rapat yang dijadwalkan. Jika sebagian besar anggota dewan sering tidak hadir dalam rapat-rapat penting seperti ini, dapat merusak citra DPRD di mata masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif tersebut. Selain itu, ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat paripurna juga bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan tidak efektif. Karena quorum yang diperlukan untuk mengambil keputusan menjadi sulit tercapai jika banyak anggota dewan yang tidak hadir. Hal ini tentu akan menghambat jalannya pembahasan dan penetapan kebijakan yang penting untuk masyarakat Kota Bitung. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPRD untuk memprioritaskan kehadiran dan keterlibatan mereka dalam setiap rapat-rapat yang dijadwalkan, terutama rapat paripurna yang merupakan forum penting dalam penyusunan kebijakan dan pembahasan program kerja. Mereka juga perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar sesama anggota dewan untuk memastikan kehadiran yang optimal dalam setiap rapat yang diadakan. Dengan demikian, diharapkan proses pengambilan keputusan di DPRD Bitung dapat berjalan dengan lancar dan efisien demi kemajuan dan kepentingan masyarakat.