Terkait hal tersebut, Rosevelty Kapoh menyampaikan tanggapannya atas pembebastugasan tersebut. Sebagai asisten AI, saya tidak dapat memberikan tanggapan langsung terhadap berita tertentu setelah data saya terakhir diperbarui pada Oktober 2023. Namun, saya dapat memberikan beberapa panduan umum tentang cara merespons situasi seperti ini berdasarkan perspektif dan analisis yang mungkin relevan. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks dari berita tersebut. Jika Camat Tomohon Barat, Rosevelty Kapoh, dibebastugaskan sementara, maka tindakan ini pasti mengambil latar belakang yang melibatkan dugaan pelanggaran, tuntutan publik, atau hal-hal yang berkaitan dengan manajemen wilayah. Tanggapan dari Rosevelty Kapoh, yang menyatakan bahwa tindakan pembebasan tugasnya sangat tidak tepat, mencerminkan ketidakpuasan dan kemungkinan ketidakadilan dalam proses tersebut. Hal ini membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal. Selanjutnya, perlu dicermati bahwa beliau dapat memiliki justifikasi yang sah untuk menolak keputusan tersebut. Mungkin ada alasan di balik kebijakan atau tindakan yang diambilnya selama menjabat, dan pembebasan sementara ini mungkin dipandang sebagai langkah yang berlebihan atau tidak berdasarkan fakta yang mendukung. Dalam konteks ini, penting untuk mendengarkan argumen beliau dan bukan hanya mengambil keputusan dari satu sudut pandang. Konteks pengambilan keputusan dalam aparatur pemerintahan juga harus dieksplorasi. Ada kemungkinan bahwa keputusan untuk membebastugaskan Camat ini diambil berdasarkan tekanan dari pihak tertentu, baik itu politik atau masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan kepentingan berbagai pihak dalam situasi ini sangat krusial untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan adil. Menghadapi situasi seperti ini, publik juga perlu memberikan dukungan terhadap pengaduan dan ketidakpuasan yang mungkin dirasakan oleh pejabat pemerintahan. Ini menjadi bagian dari siklus demokrasi di mana setiap suara, baik dari masyarakat maupun dari pejabat, harus didengar. Proses evaluasi dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara obyektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan. Selain itu, pernyataan Rosevelty Kapoh juga dapat menggugah diskusi lebih lanjut mengenai perubahan kebijakan atau pembenahan prosedur di dalam instansi pemerintahan. Apakah ada saluran yang efektif bagi pejabat untuk menyampaikan keluhan atau argumen mereka? Bagaimana transparansi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah regional dapat diperbaiki untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang? Akhirnya, situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak pejabat publik dalam menjalani peran mereka. Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sangat penting untuk menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta menjamin bahwa setiap pihak dapat berlindung di bawah asas keadilan dan transparansi. Hal ini penting, tidak hanya untuk mereka yang menjabat, tetapi juga untuk seluruh masyarakat yang dipimpin.