Partai Amanat Nasional (PAN) klaim paling setia pada Prabowo Subianto, sebut wajar dapat jatah lebih dari 4 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa klaim yang dilontarkan oleh PAN mengenai kedudukan mereka sebagai partai yang paling setia pada Prabowo Subianto memang patut dipertimbangkan, mengingat PAN adalah salah satu partai politik yang secara konsisten mendukung Prabowo sejak pemilu 2019 dan bahkan sebelumnya. Dalam politik, loyalitas partai terhadap pemimpinnya adalah hal yang penting, sehingga tidaklah mengherankan jika PAN merasa berhak mendapatkan jatah kursi menteri yang lebih dari partai lain. Namun demikian, dalam pembagian jatah kursi menteri di kabinet, seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada faktor loyalitas belaka. Lebih penting untuk mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan dari calon menteri tersebut. Kabinet harus diisi oleh orang-orang yang memang kompeten dan mampu untuk mengemban tugas-tugasnya dengan baik, bukan semata karena loyalitas politik. Dalam konteks tersebut, PAN seharusnya menyadari bahwa mendapatkan jatah lebih dari 4 kursi menteri tidaklah hanya karena faktor loyalitas semata. Partai tersebut juga harus dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kader-kader yang berkualitas dan siap untuk menduduki jabatan menteri. Dengan demikian, klaim PAN untuk mendapatkan jatah lebih dari 4 kursi menteri seharusnya diakomodasi dengan pertimbangan yang matang dari pihak Prabowo dan partai-partai lain yang terlibat. Penting bagi semua pihak untuk tidak terjebak dalam politik nepotisme atau politik balas budi dalam penentuan susunan kabinet. Kabinet yang dibentuk seharusnya benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat dan menjalankan tugas-tugasnya dengan profesionalisme. Oleh karena itu, keputusan mengenai pembagian jatah kursi menteri harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik semata. Dalam upaya untuk membentuk kabinet yang solid dan efektif, semua pihak yang terlibat seharusnya dapat bekerja sama secara kooperatif dan saling menghormati. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang berkelanjutan, serta untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi yang utama dalam setiap keputusan yang diambil.