Keputusan hakim tunggal, Ronal Massang, lantas memberi peluang kepada VAP untuk keluar dari jeruji besi Rutan Kelas II A Manado yang sudah dihuninya. Berita mengenai VAP yang berpotensi kembali dijadikan tersangka dalam kasus korupsi adalah suatu hal yang sangat penting untuk diungkap dan diusut tuntas. Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dalam hal ini, tindakan Polri, khususnya Polda Sulawesi Utara, untuk menggelar perkara kasus korupsi tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terkena dampak dari tindakan korupsi tersebut. Dengan adanya proses hukum yang dilakukan oleh Polda Sulut, diharapkan kasus korupsi yang melibatkan VAP dapat terungkap secara transparan dan adil. Pengungkapan kasus korupsi ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, baik pejabat publik maupun masyarakat, tentang bahaya dan konsekuensi dari tindakan korupsi. Selain itu, langkah Polda Sulut ini juga menjadi contoh positif bagi institusi penegak hukum lainnya untuk bersikap tegas dalam menindak tindak korupsi. Hal ini tentu akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi potensial serta memberikan rasa percaya diri bagi masyarakat bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua kalangan. Namun, dalam proses hukum ini perlu adanya kejelasan dan kepastian hukum yang mengikuti prosedur yang berlaku. Penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi harus dilakukan secara profesional dan objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat juga perlu diberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan kasus korupsi ini agar dapat dipercaya bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya langkah yang dilakukan oleh Polda Sulut ini, diharapkan kasus korupsi tersebut dapat diungkap secara tuntas dan pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ini juga akan menjadi contoh bagi pihak lain bahwa tindakan korupsi tidak akan pernah luput dari hukuman. Semoga keadilan bisa ditegakkan dan korupsi bisa diminimalisir dari berbagai sektor dalam negara.