Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutus enam perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) dari Sulawesi Utara. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan sebaik mungkin dalam menolak gugatan 6 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Sulawesi Utara. Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan proses pemeriksaan secara teliti dan membuktikan bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar yang kuat atau cukup untuk diterima. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya diapresiasi karena menunjukkan bahwa lembaga peradilan itu berdiri teguh dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang independen. Meskipun tentu saja ada pihak yang merasa kecewa dengan keputusan ini, namun ini adalah bagian dari proses hukum yang harus dihormati oleh semua pihak. Saya juga berharap bahwa keputusan ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum di Sulawesi Utara. Dengan demikian, diharapkan situasi politik dan keamanan di daerah tersebut dapat terjaga dan tidak terjadi gesekan yang berkepanjangan. Tentunya, perlu juga dipastikan bahwa proses pemilihan umum di masa mendatang harus dilakukan dengan lebih transparan dan adil. Hal ini penting agar tidak ada lagi gugatan-gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan semua pihak bisa menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Terakhir, saya yakin Mahkamah Konstitusi telah melakukan keputusan ini berdasarkan pertimbangan yang mendalam dan bukti-bukti yang kuat. Sehingga keputusan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum di Sulawesi Utara.