Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa mesin yang terletak di samping halaman Kantor Wali Kota Kotamobagu itu dalam kondisi tidak terurus. Berita mengenai 'Mesin ADM Disdukcapil Kotamobagu Sulut Tak Berfungsi, Terbengkalai di Halaman Kantor Wali Kota' mencerminkan tantangan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi untuk melayani masyarakat. Mesin Antrian Digital (ADM) seharusnya menjadi alat yang mempermudah proses pengurusan administrasi kependudukan. Namun, ketika mesin tersebut tidak berfungsi, banyak pertanyaan yang muncul mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta pengawasan terhadap aset pemerintah. Pertama, situasi ini menunjukkan kurangnya pemeliharaan atau perawatan terhadap alat yang telah diinvestasikan. Sebuah teknologi canggih seperti ADM memerlukan perhatian dan dukungan teknis agar tetap berfungsi dengan baik. Ketika mesin seperti itu dibiarkan terbengkalai, hal ini bukan hanya menunjukkan lemahnya manajemen fasilitas, tetapi juga bisa mengindikasikan kurangnya komitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, terbengkalainya mesin ADM ini juga bisa menjadi cerminan dari komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakpuasan warga terhadap pelayanan publik secara langsung dapat dipengaruhi oleh infrastruktur dan alat yang tersedia. Mesin yang tidak berfungsi dapat menyebabkan antrean yang panjang dan frustrasi bagi masyarakat yang ingin mengurus berbagai dokumen, seperti KTP, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya. Lebih jauh, situasi ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam melakukan evaluasi terhadap alat dan teknologi yang digunakan. Pengelolaan sumber daya tidak hanya terkait dengan membeli atau mengadakan perangkat, tetapi juga memastikan bahwa perangkat tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam konteks ini, pelatihan bagi petugas dan pengawasan yang ketat serta program pemeliharaan yang rutin menjadi hal yang sangat krusial. Tentu saja, dalam tingkat yang lebih luas, ada pertanyaan yang lebih besar mengenai alokasi dana untuk teknologi di sektor publik. Apakah dana yang digunakan untuk mengadakan mesin ADM ini sudah tepat? Bagaimana dengan dana-dana lain yang dialokasikan untuk inovasi pelayanan publik? Anggaran daerah perlu dipertanggungjawabkan, dan pemanfaatan teknologi harus melalui pertimbangan yang matang agar tidak berujung pada pemborosan. Di sisi lain, berita seperti ini juga dapat menjadi panggilan aksi bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penilaian terhadap kinerja pemerintah. Dengan pengetahuan mengenai alat yang tidak berfungsi, masyarakat memiliki dasar untuk mengajukan pertanyaan dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah terkait pelayanan publik yang seharusnya mereka terima. Secara keseluruhan, kasus mesin ADM Disdukcapil Kotamobagu yang terbengkalai ini menyoroti beberapa isu penting terkait pelayanan publik, penggunaan teknologi, dan akuntabilitas pemerintah. Diharapkan, dengan adanya perhatian yang lebih besar terhadap masalah ini, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kepercayaan publik serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan efisien.