Dua caleg terpilih Gerindra Sulawesi Utara akhirnya ditetapkan tersangka kasus politik uang. Berita tersebut sangat mengkhawatirkan, karena mencerminkan praktik politik uang yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum. Tindakan politik uang tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga merusak demokrasi serta merugikan masyarakat yang seharusnya memilih berdasarkan program dan visi misi yang ditawarkan oleh para calon. Keterlibatan dua calon legislatif bersaudara dari Partai Gerindra Sulut sebagai tersangka tentu saja membuat citra partai tersebut menjadi tercoreng. Partai politik seharusnya menjadi wadah untuk menciptakan pemimpin yang bersih dan berintegritas, bukan menjadi ajang untuk tindakan kriminal seperti politik uang. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap mereka harus dilakukan secara tegas dan adil untuk memberikan efek jera kepada para pelaku politik uang lainnya. Kejadian ini juga seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, baik partai politik, calon legislatif, maupun masyarakat, untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang. Masyarakat sebagai pemilih memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal seperti politik uang. Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus terus memperkuat penegakan hukum serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku politik uang. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat dipastikan memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan mereka. Secara keseluruhan, berita ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perubahan dalam praktik politik di Indonesia. Pendidikan politik yang lebih baik juga perlu ditingkatkan, agar masyarakat dapat memilih dengan cerdas dan tidak terpengaruh oleh politik uang. Semua pihak harus bersama-sama berkomitmen untuk memberantas politik uang dan memperbaiki kualitas demokrasi di negara ini.