Polres Way Kanan, Polda Lampung meringkus anak berhadapan hukum (ABH) di Bumi Agung karena lakukan aksi premanisme. Berita mengenai tindakan premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang dan penangkapan anak berhadapan dengan hukum (ABH) oleh Polres Way Kanan di Bumi Agung adalah hal yang mencerminkan upaya penegakan hukum yang serius di tingkat daerah. Tindakan premanisme sering kali menjadi masalah sosial yang kompleks, karena tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga dapat mengganggu perekonomian lokal dan menciptakan rasa ketidakamanan di masyarakat. Premanisme, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini menjadi isu utama bagi banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih rentan terhadap praktik-praktik semacam ini. Penegakan hukum yang tegas oleh aparat kepolisian, seperti yang dilakukan Polres Way Kanan, menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Penangkapan ABH dalam konteks premanisme juga menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaku dewasa, tetapi juga melibatkan generasi muda yang terjerumus ke dalam praktik negatif ini. Ini menjadi penting, karena para remaja dan anak-anak yang terlibat dalam tindakan premanisme pada usia dini mungkin akan sulit keluar dari siklus tersebut jika tidak ada intervensi yang tepat. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk program rehabilitasi dan pendidikan yang berorientasi pada pencegahan agar ABH tidak terjerumus lebih jauh ke dalam dunia kriminal. Selain itu, keberhasilan penangkapan ini juga dapat dilihat sebagai sinyal kepada masyarakat bahwa tindakan premanisme tidak akan ditoleransi. Diharapkan, tindakan tegas polisi ini dapat memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya melawan praktik semacam itu dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman sangat penting, dan penegakan hukum harus diimbangi dengan dukungan sosial yang baik. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di daerah seperti ini adalah stigma dan persepsi negatif yang kadang ada dalam masyarakat. Ketika tindakan hukum diambil terhadap remaja, masyarakat sering kali terjebak dalam pandangan bahwa mereka adalah "penjahat" tanpa memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan perubahan. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem yang mampu memberikan dukungan dan kesempatan kedua bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan. Menghadapi isu premanisme memerlukan kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pendidikan karakter dan nilai-nilai moral juga harus dihujamkan sejak dini agar generasi muda dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan menghindari terjerumus ke dalam perilaku negatif. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan permasalahan premanisme dapat diminimalisir dan generasi penerus dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Secara keseluruhan, tanggapan terhadap berita ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang aman. Namun, upaya tersebut perlu diimbangi dengan program rehabilitasi dan pendidikan, serta dukungan masyarakat yang kuat untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dalam mengatasi masalah premanisme.