Kepala Bidang Aset BKAD Minsel, Ischal Bangki menjelaskan, saat ini seluruh kendaraan bermotor di Pemkab Minsel telah memiliki dokumen kepemilikan. Berita mengenai penjelasan BKAD Minsel Sulawesi Utara terkait kendaraan bermotor pada LHP BPK Tahun 2022 merupakan informasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. BKAD Minsel Sulawesi Utara memberikan penjelasan terkait temuan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait kendaraan bermotor. Penjelasan tersebut bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan transparansi mengenai pengelolaan kendaraan bermotor oleh pihak terkait. Dalam penjelasannya, BKAD Minsel Sulawesi Utara menjelaskan bahwa kendaraan bermotor yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022 merupakan kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Disamping itu, BKAD Minsel Sulawesi Utara juga menyampaikan bahwa pengelolaan kendaraan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah dilakukan dengan transparan. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mengenai pengelolaan kendaraan bermotor oleh pihak terkait di Minsel Sulawesi Utara. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, termasuk kendaraan bermotor, merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan dalam penggunaan aset tersebut. Selain itu, penjelasan yang diberikan oleh BKAD Minsel Sulawesi Utara juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Pihak terkait perlu secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan kendaraan bermotor maupun aset lainnya guna memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai masyarakat, kita juga perlu mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, akan tercipta tata kelola yang baik dalam pengelolaan aset negara dan pelayanan publik yang berkualitas. Semoga penjelasan yang diberikan oleh BKAD Minsel Sulawesi Utara dapat memberikan kejelasan dan keyakinan kepada masyarakat mengenai pengelolaan kendaraan bermotor dan aset negara lainnya.