Menurut Sudirman Said, orang yang berseberangan dengan pemerintah pusat akan mengganggu proses transisi DKI Jakarta menjadi DKJ. Tanggapan saya terhadap pernyataan Sudirman Said tersebut adalah bahwa seorang gubernur seharusnya dipilih berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya dalam memimpin dan memajukan daerahnya, bukan sekadar hubungannya dengan pemerintah pusat. Memilih gubernur yang berseberangan dengan pemerintah pusat tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak elok, asalkan gubernur tersebut mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan pihak pusat demi kepentingan masyarakat. Selain itu, dalam sistem demokrasi, seorang gubernur memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, lebih penting untuk memilih gubernur yang memiliki visi, integritas, dan komitmen untuk membangun daerahnya, daripada hanya memilih berdasarkan hubungannya dengan pemerintah pusat. Sementara itu, dalam konteks transisi di Jakarta, perlunya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki tantangan dan potensi yang besar yang membutuhkan pemimpin yang mampu bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pemilihan gubernur seharusnya dilakukan secara cermat dan berdasarkan pertimbangan yang matang, tanpa harus terpaku pada hubungan antara gubernur dan pemerintah pusat. Yang terpenting adalah kemampuan gubernur untuk memimpin dan mensejahterakan masyarakat di daerahnya, serta kemauannya untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat demi kemajuan bersama.