Tak hanya diminta netral, ASN juga diminta untuk mundur jika ikut dalam pencalonan kepala daerah November 2024. Saya menganggap kebijakan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mundur jika ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah merupakan langkah yang positif. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi jika seorang ASN tetap menjabat saat menjadi calon kepala daerah. Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan melakukan pengunduran diri sebelum menjadi calon kepala daerah, diharapkan ASN dapat fokus dalam kampanye dan menjalankan tugasnya sebagai calon tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pemerintah daerah tempat mereka bekerja. Hal ini juga bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara fair dan tidak terdapat kepentingan politik yang berlebihan. Meskipun demikian, saya berharap pemerintah juga memberikan perlindungan kepada ASN yang telah mengundurkan diri dan terlibat dalam pemilihan kepala daerah agar mereka tidak terkena intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi yang cukup kepada ASN mengenai aturan tersebut sehingga mereka memahami betul konsekuensi yang akan dihadapi jika tetap berkecimpung sebagai ASN dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Terakhir, kepatuhan ASN terhadap aturan ini juga bisa menjadi tolok ukur bagi kualitas kepemimpinan ASN itu sendiri. Seorang ASN yang patuh terhadap aturan dan mampu mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan tentunya akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi integritas dan moralitas dalam berpolitik. Oleh karena itu, kebijakan ini seharusnya didukung oleh seluruh pihak sebagai langkah nyata untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan berkualitas di masa depan.