Polemik sengketa tanah antara warga dan Pemkab Lumajang masih terus berlanjut. BPN menduga sertifikat yang dimiliki Pemkab Lumajang palsu Saya menganggap berita ini sangat serius dan memprihatinkan. Sengketa tanah antara Pemkab Lumajang dan warga tentu menjadi masalah yang kompleks dan harus segera diselesaikan dengan baik. Ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) menduga adanya sertifikat palsu yang diterbitkan oleh Pemkab, hal ini merupakan indikasi serius adanya pelanggaran hukum yang perlu ditindaklanjuti secara hukum. Sebagai instansi yang seharusnya bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat tanah, Pemkab Lumajang seharusnya melakukan proses yang transparan dan bertanggung jawab. Adanya dugaan sertifikat palsu menandakan ketidaksempurnaan dalam proses ini dan bisa menimbulkan kerugian baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang menempati tanah tersebut. Selain itu, sengketa tanah yang berlarut-larut juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat setempat dan menghambat pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah ini harus dilakukan dengan cepat dan adil agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas. Peran BPN dalam mendeteksi dokumen palsu dan mengungkap potensi pelanggaran hukum sangat penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya laporan dari BPN, diharapkan pihak berwenang dapat segera melakukan investigasi dan menindaklanjuti temuan tersebut secara serius. Saya berharap agar kasus sengketa tanah antara Pemkab Lumajang dan warga dapat segera diselesaikan secara transparan, adil, dan berkeadilan. Penggunaan sertifikat tanah palsu adalah tindakan yang melanggar hukum dan harus ditindaklanjuti dengan tegas. Semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta keadilan.