Mulai 1 Juni 2024 ini Pertamina Patra Niaga akan menerapkan syarat wajib KTP untuk pembelian elpiji melon 3 kg di pangkalan gas elpiji. Menurut saya, keputusan Pertamina Patra Niaga untuk mewajibkan pembeli elpiji Melon untuk menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai 1 Juni merupakan langkah yang positif dalam upaya mengatasi permasalahan penyalahgunaan elpiji subsidi. Dengan adanya kewajiban KTP, diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi elpiji serta mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan. Selain itu, langkah ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memproses penyalur elpiji yang tidak sesuai aturan sehingga memperkuat pengawasan terhadap distribusi elpiji. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam program subsidi elpiji, serta memastikan bahwa bantuan subsidi elpiji benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan ini. Pertama, pihak Pertamina Patra Niaga perlu memastikan bahwa sistem perekaman data KTP dan validasi pembeli dapat berjalan dengan lancar dan efektif agar tidak menimbulkan kemacetan atau hambatan dalam distribusi elpiji. Kedua, perlu ada tindakan preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan data KTP oleh pihak tertentu dalam pembelian elpiji. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan KTP dalam pembelian elpiji Melon. Dengan adanya pemahaman yang baik dari masyarakat, diharapkan pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam mendapatkan elpiji. Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan langkah positif dalam mengoptimalkan distribusi elpiji dan mencegah penyalahgunaan. Namun, perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Pertamina Patra Niaga, pemerintah, dan masyarakat agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.