Kejati Jawa Barat menunjuk enam orang jaksa dalam menangani kasus pembunuhan Vina untuk satu tersangka, Pegi Setiawan atau Pegi Perong. Penunjukan 6 jaksa untuk menangani kasus Vina, tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan dana investasi di perusahaan Pegi Perong oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah langkah yang positif untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan adil. Dengan mengalokasikan tim jaksa khusus, diharapkan penanganan kasus ini dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akuntabel. Kejati Jabar seharusnya memastikan bahwa jaksa yang ditunjuk mempunyai kompetensi dan integritas yang tinggi serta menjalankan penanganan kasus ini secara profesional dan transparan. Penunjukan tim khusus ini juga perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Keterlibatan tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan dana investasi merupakan tindakan yang merugikan banyak pihak, termasuk korban yang terdampak langsung. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus ini menjadi sangat penting sebagai bentuk keadilan bagi semua pihak yang terkena dampak. Dengan demikian, keberadaan tim khusus jaksa untuk menangani kasus Vina ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga perlu melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait, seperti kepolisian dan pengadilan, untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan lancar dan efektif. Kerja sama antar lembaga penegak hukum ini sangat penting untuk mempercepat proses penyelesaian kasus dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kasus ini ditangani secara serius dan profesional. Diharapkan penunjukan 6 jaksa untuk menangani kasus Vina ini juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa di masa depan dan mendorong upaya pencegahan terhadap tindakan kriminalitas dalam bidang investasi. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat perlu terus mengawasi perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi terciptanya penegakan hukum yang berkualitas dan adil.