Kejagung berhasil membawa pelaku dan setelah diperiksa, dipastikan dia adalah anggota Densus 88 Antiteror Polri. Terkait dengan berita yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyelidikan terhadap anggota tim penindakan teroris Densus 88 yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tentu saja hal tersebut patut direspon dengan serius. Sebagai institusi penegak hukum, Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menjamin agar setiap aparat yang bertugas dalam penegakan hukum tidak menyalahgunakan kewenangannya. Adanya dugaan keterlibatan anggota Densus 88 dalam tindakan yang melanggar hukum merupakan hal yang sangat meresahkan. Sebagai tim yang bertugas dalam penanganan teroris, integritas dan kepatuhan terhadap aturan hukum haruslah menjadi prioritas utama. Jika benar ada anggota Densus 88 yang melakukan pelanggaran hukum, hal ini dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Kejagung untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota Densus 88 yang diduga melakukan pelanggaran hukum merupakan langkah yang tepat. Proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil, agar kebenaran dapat terungkap dan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dapat dihentikan. Kejagung juga harus memastikan bahwa setiap aparat penegak hukum, termasuk anggota Densus 88, menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Sebagai masyarakat, kita juga harus memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam konteks penegakan hukum terhadap teroris, ketaatan terhadap aturan hukum sangatlah penting guna menjaga kedaulatan hukum dan keadilan. Kejagung harus tetap bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran hukum, tanpa terkecuali, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Terakhir, kasus ini juga mengingatkan kita bahwa penanganan teroris bukanlah pekerjaan yang mudah dan seringkali dihadapi dengan tekanan serta situasi yang berbahaya. Namun, hal tersebut bukanlah alasan atau justifikasi bagi anggota Densus 88 untuk melakukan tindakan di luar batas hukum. Semua pihak harus tetap mengedepankan aturan hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan, agar penanganan teroris dapat dilakukan secara efektif dan tetap berada dalam koridor hukum yang benar.