Yanti Yunidar mengaku belum membahas mekanisme dan petunjuk teknis (juklak juklis) terkait pemotongan gaji 2,5 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Lampung (Disnaker) ternyata masih menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai rencana pemotongan gaji sebesar 2,5 persen untuk Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ini menunjukkan bahwa keputusan yang terkait dengan pengurangan gaji ini tidak bisa diambil begitu saja tanpa pertimbangan yang matang, terutama karena ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan para pekerja. Perlu adanya komunikasi yang jelas dan transparan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kebijakan ini, sehingga keputusan yang diambil dapat mendapatkan dukungan dan pemahaman dari seluruh pihak yang terkait. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, apakah langkah pemotongan gaji ini merupakan keputusan yang tepat dalam situasi saat ini. Pemotongan gaji dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan konsumsi, sehingga perlu dikejar dengan upaya-upaya lain untuk mendukung pemulihan ekonomi. Di sisi lain, Dana Tapera sendiri merupakan program yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga penggunaan dana ini juga perlu untuk dijaga dan dipertimbangkan. Diharapkan pula bahwa pemerintah pusat dapat memberikan arahan yang jelas dan mendukung terkait kebijakan ini, serta memberikan solusi atau alternatif lain yang dapat mengurangi beban masyarakat dan pekerja. Keselarasan antara kebijakan pemotongan gaji dan upaya pemulihan ekonomi perlu dijaga agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan bagi para pekerja. Sebagai masyarakat, kita perlu untuk tetap waspada dan memperhatikan perkembangan terkait kebijakan ini, serta memberikan masukan dan dukungan bagi keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.