Pengacara Hotman Paris Hutapea menduga Polda Jawa Barat ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina di Cirebon dengan menghapus dua DPO. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa keputusan Polda Jawa Barat untuk menghapus dua Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus Vina yang terjadi di Cirebon menimbulkan polemik. Hal ini terutama karena pengacara terkenal, Hotman Paris, menilai bahwa langkah tersebut sama saja dengan upaya untuk menutup cepat perkara tersebut. Sebagai seorang pengacara, Hotman Paris merasa bahwa tindakan ini dapat merugikan pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut, yaitu Vina. Keputusan Polda Jawa Barat untuk menghapus dua DPO dalam kasus Vina Cirebon memang menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penegakan hukum di Indonesia. Apakah keputusan ini diambil secara transparan dan berdasarkan fakta yang jelas, ataukah ada kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut? Dalam kasus-kasus hukum seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hotman Paris juga menyatakan bahwa keputusan Polda Jawa Barat ini dapat menimbulkan kecurigaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai alasan di balik penghapusan dua DPO tersebut. Sehingga masyarakat dapat memahami bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif dan tidak ada intervensi dari pihak luar. Penghapusan dua DPO dalam kasus Vina Cirebon juga mengundang pertanyaan mengenai keadilan bagi korban dalam kasus tersebut. Jika memang bukti-bukti yang ada tidak cukup untuk memperkuat kasus tersebut, maka sebaiknya pihak berwenang memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai hal tersebut. Namun, jika langkah ini diambil tanpa pertimbangan yang matang, maka hal ini dapat merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Sebagai masyarakat, kita perlu mengawasi dan memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Keputusan Polda Jawa Barat dalam menghapus dua DPO dalam kasus Vina Cirebon harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa proses hukum harus dilakukan dengan penuh integritas dan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kita berharap agar penegakan hukum di Indonesia dapat terus meningkat demi terciptanya keadilan bagi semua pihak.