Politikus PDI-P Aria Bima meminta MA memberi penjelasan logis terkait pengubahan aturan usia calon kepala daerah. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa kecurigaan yang muncul terhadap putusan Mahkamah Agung yang diduga memuluskan jalan bagi Kaesang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon presiden di masa depan adalah hal yang wajar dalam konteks politik Indonesia. Sebagai partai politik, PDI-P memiliki hak untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan tersebut, tetapi haruslah dilakukan dengan tata krama dan etika yang baik. Namun, saya juga berpendapat bahwa keputusan MA sebaiknya tidak dipolitisasi lebih lanjut, karena MA merupakan lembaga peradilan yang harusnya independen dan netral dalam menjalankan tugasnya. Terlepas dari spekulasi dan asumsi yang muncul, penting bagi kita untuk tetap percaya pada proses hukum yang berjalan dan menghormati keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan. Selain itu, saya berharap bahwa dalam situasi seperti ini, semua pihak dapat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik partikular. Kita harus mampu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan pendapat, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks politik yang semakin kompleks, mari sama-sama berkomitmen untuk membangun demokrasi yang berkualitas, di mana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dijunjung tinggi. Semoga kekhawatiran dan keraguan yang muncul terhadap putusan MA bisa segera diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan adil, demi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.