Bawaslu Lampung Barat bakal melantik sebanyak 136 anggota PKD untuk Pilkada 2024 di Lampung Barat, Lampung. Saya berpendapat bahwa pelantikan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PKD) oleh Bawaslu Lampung Barat merupakan langkah positif dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang. Dengan adanya PKD yang terdiri dari masyarakat setempat, diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan proses pemilihan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam Pilkada bisa terjaga dengan baik. Selain itu, pelantikan anggota PKD juga dapat memperkuat sistem pengawasan internal Bawaslu Lampung Barat, sehingga penyelesaian sengketa terkait pelanggaran Pilkada dapat dilakukan secara objektif dan independen. Dengan adanya anggota PKD yang diambil dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan juga dapat mewakili beragam sudut pandang dan kepentingan sehingga pengawasan bisa dilakukan secara menyeluruh. Namun, dalam proses pelantikan anggota PKD perlu memperhatikan prosedur yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan konflik di kemudian hari. Bawaslu Lampung Barat perlu memastikan bahwa anggota PKD yang dilantik memiliki integritas yang tinggi dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu agar bisa menjalankan tugasnya dengan adil dan profesional. Selain itu, peran PKD juga sangat penting dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada. Dengan adanya PKD yang hadir di tingkat kecamatan, diharapkan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mengajukan laporan atau keluhan terkait pelanggaran Pilkada yang terjadi di wilayahnya. Dengan demikian, langkah Bawaslu Lampung Barat untuk segera melantik anggota PKD adalah langkah yang tepat dalam memperkuat sistem pengawasan Pilkada. Penting bagi semua pihak terkait untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mewujudkan Pilkada yang bersih, adil, dan demokratis. Semoga dengan adanya PKD, Pilkada di Lampung Barat dapat berjalan lancar tanpa adanya pelanggaran yang merugikan demokrasi.