Tim pemenangan Basri Rase - Chusnul Dhinin menyiapkan 7 ribu KTP baru untuk menutupi kekurangan dokumen dukungan pencalonan perseorangan. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah, tindakan Tim Basri Rase-Chusnul yang menyiapkan 7000 KTP baru setelah tidak lolos verifikasi administrasi Pilkada Bontang adalah tidak patut. Hal ini menunjukkan sikap yang tidak fair dan tidak etis dalam mengikuti proses demokrasi. Tindakan tersebut dapat merugikan kredibilitas dan integritas pelaksanaan Pilkada, serta menimbulkan keraguan terhadap tim tersebut. Selain itu, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai etika politik yang diterapkan oleh tim tersebut. Apakah upaya tersebut dilakukan karena merasa kehilangan peluang untuk mengikuti Pilkada dengan fair dan saksama, sehingga memilih untuk menggunakan cara yang tidak sah demi memenangkan kontestasi politik? Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh masyarakat Bontang. Selain itu, tindakan seperti ini juga dapat merusak proses demokrasi yang seharusnya bersifat transparan dan adil. Penggunaan KTP palsu atau KTP yang tidak sesuai dengan prosedur verifikasi administrasi yang ditetapkan dapat mengganggu proses pemilihan umum dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, saya berharap agar pihak terkait dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tim Basri Rase-Chusnul, serta memastikan bahwa proses Pilkada berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepentingan masyarakat harus selalu diutamakan dalam setiap tahapan pemilihan umum, demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas.