Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan segera berakhir. Otomatis, masa kerja para menteri juga akan berakhir. Berita mengenai daftar kekayaan terbaru menteri Kabinet Indonesia Maju memang menarik untuk diketahui, karena memberikan gambaran mengenai kekayaan para pembuat kebijakan di Indonesia. Namun, sebaiknya penilaian terhadap kinerja menteri tidak hanya berdasarkan kekayaan pribadi, tetapi juga dari hasil kerja dan kebijakan yang telah dilakukan untuk kemajuan bangsa. Penting untuk diingat bahwa kekayaan pribadi menteri seharusnya bukan menjadi fokus utama evaluasi kinerja mereka. Sebagai pembuat kebijakan publik, seharusnya prioritas utama menteri adalah untuk melayani dan memajukan kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, yang perlu digarisbawahi adalah integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri. Meskipun demikian, informasi mengenai kekayaan menteri juga penting untuk dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengetahui kekayaan menteri, masyarakat dapat memantau apakah ada indikasi perseteruan kepentingan atau praktek korupsi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pengawasan terhadap kinerja para menteri dan memastikan bahwa mereka benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap kekayaan menteri, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara demi keuntungan pribadi. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan sebagai prinsip utama dalam pemerintahan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dapat terus terjaga. Dalam mengkritisi kekayaan menteri, sebaiknya kita juga tidak terjebak dalam politisasi yang berlebihan atau penilaian yang tidak obyektif. Sebagai masyarakat, kita perlu berpikir rasional dan tidak mudah terpengaruh langsung oleh informasi yang tidak terverifikasi. Semua pihak harus bekerja sama untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, guna memastikan bahwa pembangunan negara berjalan dengan baik dan adil bagi semua warga Indonesia.