Calon kepala daerah juga tak boleh kena kasus mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Berita mengenai UU Pilkada yang mengatur bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki riwayat kasus judi merupakam langkah yang tepat dalam rangka menciptakan pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pemimpin daerah yang terpilih benar-benar memiliki integritas dan moralitas yang baik, serta dapat dipercaya untuk memimpin dengan baik tanpa adanya konflik kepentingan. Dengan aturan ini, diharapkan calon kepala daerah akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan pribadi dan menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, hal ini juga akan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa negara serius dalam menerapkan prinsip kejujuran dan probitas dalam kepemimpinan. Namun, meskipun langkah ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mewujudkan pemimpin yang bersih, hal tersebut sebaiknya diimbangi dengan adanya mekanisme yang jelas dalam menentukan apakah seseorang memiliki riwayat kasus judi atau tidak. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses penentuan calon kepala daerah. Pada akhirnya, keberhasilan dalam menerapkan aturan ini juga tidak hanya bergantung pada peran pemerintah atau lembaga terkait, tetapi juga pada kesadaran dan komitmen dari calon kepala daerah itu sendiri. Mereka harus sadar akan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin dan melakukan segala upaya agar dapat menjaga reputasi dan integritas dalam menjalani kehidupan pribadi dan karier politiknya. Dengan demikian, diperlukan kerjasama dan kesadaran dari berbagai pihak untuk menjaga agar aturan ini dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dampak positif dalam upaya menciptakan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam memajukan daerah.