Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A, Kota Bandung mengerahkan sebanyak 25 petugas keamanan gabungan untuk mengawal sidang praperadilan Pegi Setiawan. Tindakan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengerahkan 25 personel untuk menjaga sidang praperadilan Pegi Setiawan menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini. Hal ini menandakan bahwa pihak pengadilan ingin memastikan bahwa sidang berjalan lancar tanpa gangguan atau intervensi dari pihak manapun. Pengerahan personel tersebut juga dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi terjadinya kerusuhan atau gangguan keamanan selama persidangan berlangsung. Dengan adanya kehadiran petugas keamanan yang cukup, diharapkan semua pihak dapat merasa aman dan nyaman dalam mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, tindakan ini juga mencerminkan komitmen pengadilan dalam menjaga independensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Dengan memberikan perlindungan dan keamanan selama persidangan berlangsung, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan transparan tanpa ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Namun, di sisi lain, pengerahan personel keamanan dalam jumlah yang cukup besar juga menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik kebutuhan akan keamanan yang ekstra pada kasus ini. Apakah terdapat ancaman tertentu yang membuat pihak pengadilan merasa perlu untuk mengambil langkah ini? Ataukah ada faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi pengadilan dalam hal ini? Dalam konteks penegakan hukum, penting bagi pihak berwenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses peradilan berlangsung. Namun demikian, juga penting untuk tetap memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak menghambat proses keadilan itu sendiri. Sebagai warga negara, kita patut memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh PN Bandung dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses peradilan berlangsung. Namun demikian, kita juga memiliki hak untuk memantau dan mengawasi proses hukum tersebut agar tetap transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.