Israel dikabarkan mengesahkan 5 pos permukiman Yahudi di Tepi Barat. Indonesia mengutuk ulah Israel itu karena melanggar hukum internasional dan resolusi PBB. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa tindakan peresmian permukiman Yahudi di Tepi Barat oleh pemerintah Israel merupakan pelanggaran terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dapat memperburuk konflik antara Israel dan Palestina. Resolusi PBB mengakui Tepi Barat sebagai wilayah yang diduduki dan menyatakan bahwa pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah tersebut adalah ilegal. Upaya Israel untuk terus memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan penghambat utama bagi tercapainya solusi dua negara yang diinginkan oleh komunitas internasional, yaitu pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di samping Israel. Langkah-langkah seperti ini hanya akan semakin mempersulit negosiasi damai antara kedua belah pihak dan menimbulkan ketegangan yang lebih besar di kawasan tersebut. Indonesia sebagai negara yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina tentu saja mengutuk tindakan Israel ini. Peresmian permukiman Yahudi di Tepi Barat bukan hanya melanggar resolusi PBB, tetapi juga mengabaikan hak-hak rakyat Palestina atas tanah dan sumber daya mereka. Masyarakat internasional juga seharusnya turut berkumpul dalam mengecam tindakan ini dan mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman yang tidak sah tersebut. Diperlukannya aksi nyata dari komunitas internasional untuk memaksa Israel menghormati resolusi PBB dan melakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Semua pihak harus kembali ke meja perundingan dan mematuhi ketentuan hukum internasional serta kesepakatan damai yang telah ada. Tanpa adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk mencapai solusi politik yang adil dan berkelanjutan, konflik di Timur Tengah akan terus berlanjut dan korban-korban tak berdosa akan terus bertambah.