Pemkab Mojokerto gerak cepat dalam penanggulangan bencana, yang mengakibatkan jembatan putus di Dusun Sumberkembar Berita mengenai perbaikan jembatan putus di Desa Wonodadi dengan alokasi BTT (Belanja Tidak Terduga) bencana sebesar Rp 14 miliar dari Pemkab Mojokerto merupakan langkah positif yang menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap infrastruktur yang kritis. Jembatan adalah salah satu elemen vital dalam sistem transportasi dan konektivitas masyarakat, terutama di desa-desa yang mungkin bergantung pada transportasi darat untuk akses ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, perbaikan jembatan ini tidak hanya berfungsi untuk memulihkan infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Di sisi lain, penggunaan dana BTT bencana menyoroti pentingnya perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk menghadapi situasi darurat. Dalam konteks ini, Pemkab Mojokerto perlu memastikan bahwa alokasi dana tersebut bukan hanya cepat, tetapi juga efisien dan tepat sasaran. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek perbaikan juga sangat penting agar masyarakat dapat melihat hasil nyata dari kebijakan yang diambil. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, perbaikan jembatan yang putus seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur lainnya di wilayah tersebut. Banyaknya infrastruktur yang rusak dan perlu diperbaiki dapat menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan investasi dalam pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jangka panjang. Pemerintah perlu merencanakan dan menganggarkan lebih banyak dana untuk pemeliharaan rutin dan pembuatan infrastruktur yang lebih tahan bencana di masa depan. Lebih jauh lagi, dalam menghadapi bencana dan kerusakan infrastruktur, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat diperlukan. Komitmen masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan infrastruktur dapat menghasilkan dampak yang lebih besar dan membuat mereka merasa memiliki bagian dalam pembangunan tersebut. Pemkab Mojokerto bisa menggandeng masyarakat dalam proses perbaikan atau bahkan melibatkan mereka dalam program-program pelatihan terkait pemeliharaan infrastruktur. Ada juga aspek lain yang perlu diperhatikan, yaitu evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari perbaikan jembatan tersebut. Pihak berwenang perlu melakukan survei dan analisis untuk memahami bagaimana jembatan yang baru diperbaiki dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal dan mobilitas masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam kesimpulannya, perbaikan jembatan putus di Desa Wonodadi dengan alokasi BTT bencana adalah langkah yang tepat dari Pemkab Mojokerto. Namun, pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meninjau lebih dalam perencanaan infrastructura dan melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih bermanfaat. Dengan pendekatan yang komprehensif, pemerintah tidak hanya akan memperbaiki jembatan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.