Tiga anggota DPRD dan Kepala Dinas PUPR OKU ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Berita mengenai "Permintaan Fee Jelang Lebaran Bikin Pejabat OKU Masuk Tahanan" mencerminkan sebuah masalah serius yang terus menggerogoti integritas sistem pemerintahan di Indonesia. Korupsi, terutama pada sektor publik, adalah isu yang sudah berakar dan seringkali menghambat kemajuan pembangunan. Kasus ini menunjukkan betapa perlunya penegakan hukum yang lebih ketat serta transparansi dalam pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah. Meminta fee atau pungutan yang tidak sah jelang hari raya merupakan tindakan yang sangat tidak etis, terutama ketika masyarakat sedang bersiap-siap merayakan momen penting. Praktik semacam ini bukan hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rakyat berhak mendapatkan layanan publik yang baik tanpa harus membayar lebih atau terjebak dalam praktek yang korup. Penangkapan pejabat terkait kasus ini juga bisa dilihat sebagai langkah positif dari aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk memberantas korupsi di berbagai tingkatan. Namun, penting untuk memastikan bahwa langkah tersebut bukan hanya sekedar formalitas, tetapi diikuti dengan tindakan sistematis untuk mencegah munculnya kasus serupa di masa mendatang. Ke depannya, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama menjelang momen-momen penting seperti Lebaran, di mana biasanya terjadi lonjakan aktivitas ekonomi. Edukasi mengenai integritas dan etika bagi pejabat publik juga sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang merusak kepercayaan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan dan praktik pemerintahan juga harus didorong. Pembentukan saluran pengaduan yang efektif dan aman menjadi langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam melaporkan tindakan korupsi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan budaya korupsi dapat dicabut dan digantikan dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Kesimpulannya, kasus ini menjadi pengingat bahwa tindakan korupsi tidak akan pernah bisa dibenarkan. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersatu untuk membersihkan praktik korupsi dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Harapan kita adalah agar langkah-langkah yang diambil dalam kasus ini menjadi awal dari perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.