Mahasiswa di Serang, Banten, menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU TNI. Mereka khawatir akan dampak fasis dari undang-undang tersebut. Berita mengenai aksi massa yang menolak RUU TNI di Banten mencerminkan dinamika penting dalam hubungan antara militer dan sipil di Indonesia. Aksi ini menggambarkan adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai potensi pergeseran peran TNI dalam konteks politik dan sipil. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, militer seharusnya berfungsi sebagai penjaga stabilitas dan keamanan, dan bukan terlibat dalam urusan sipil yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam berita ini adalah tuntutan masyarakat agar prajurit TNI fokus pada tugas utama mereka, yaitu melindungi negara dari ancaman eksternal dan menjaga kedaulatan. Ketika militer terlibat dalam urusan sipil, ada risiko bahwa mereka bisa kehilangan integritas dan objektivitas mereka. RUU TNI yang mengatur peran dan fungsi TNI dalam konteks sipil harus benar-benar diperhatikan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penyalahgunaan kekuasaan. Ada legitimasi dalam kekhawatiran masyarakat bahwa RUU tersebut bisa memperluas keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Dalam sejarah, ketika militer terjun ke ranah politik sipil, sering kali terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian suara rakyat. Hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian dan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan perspektif lain yaitu bagaimana RUU ini dapat ditujukan untuk memperkuat koordinasi antara TNI dan pihak sipil dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti terorisme, bencana alam, atau masalah keamanan lainnya. Jika RUU ini dirancang dengan baik, dengan pengawasan dan batasan yang jelas, mungkin peran TNI dalam konteks sipil dapat dipahami sebagai bentuk dukungan, bukan sebagai intervensi. Namun, yang perlu ditekankan adalah dialog dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi ini sangat penting. Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pembahasan RUU ini akan membantu untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan aspirasi mereka diperhatikan. Aksi massa ini, dengan demikian, bukan hanya merupakan protes, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi, yang diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, isu ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat sipil harus terus berperan aktif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara militer dan sipil. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari institusi yang seharusnya melindungi mereka. Oleh karena itu, RUU TNI harus diperhatikan dengan serius agar tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar di masyarakat. Akhirnya, penting untuk menegaskan bahwa suara masyarakat yang disampaikan melalui aksi ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Dialog terbuka antara pemerintah, militer, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga stabilitas nasional dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan bisa tetap kuat.