DPR menegaskan hanya ada 3 pasal yang dibahas dalam RUU TNI, salah satunya pasal 47 yang mengatur penempatan prajurit aktif di K/L tertentu. Berikut isinya. Berita mengenai isi Pasal 47 RUU TNI yang menyebutkan bahwa prajurit dapat ditempatkan di 16 Kementerian/Lembaga tentu menimbulkan beragam tanggapan dan diskusi di masyarakat. Pengaturan ini menunjukkan upaya untuk merangkul integrasi lebih dalam antara militer dan pemerintahan sipil, yang bisa dilihat sebagai langkah untuk memperkuat nasionalisme dan pertahanan negara. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai batasan peran militer dalam ranah sipil serta potensi dampak buruk terhadap demokrasi. Di satu sisi, penempatan prajurit di kementerian dan lembaga pemerintah dapat membantu dalam penguatan koordinasi antara sektor pertahanan dan sektor sipil. Misalnya, prajurit dengan pengalaman militer yang luas memiliki kemampuan dalam mengelola aspek keamanan dan logistik yang mungkin bermanfaat dalam kebijakan publik. Ini bisa jadi langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya yang ada demi tujuan yang lebih besar, seperti meningkatkan respon terhadap bencana alam atau mengatasi isu-isu keamanan nasional. Namun, di sisi lain, pengintegrasian militer dalam kementerian sipil perlu dikhawatirkan dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan di dalam pemerintahan. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini berpotensi menekan hak-hak sipil dan mengurangi peran demokrasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks sejarah Indonesia, keterlibatan militer di banyak aspek kehidupan sipil sering kali diiringi dengan berbagai masalah pelanggaran hak asasi manusia dan dominasi kekuasaan yang tidak seimbang. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang kemungkinan pemisahan antara fungsi militer dan sipil yang semakin kabur. Dalam situasi di mana prajurit memiliki akses langsung ke kebijakan di level kementerian, ada resiko bahwa perspektif militer dapat mendominasi pengambilan keputusan yang seharusnya berlandaskan pada analisis berbasis sipil. Ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi sipil yang seharusnya berfungsi secara independen. Dalam hal ini, penting untuk mendiskusikan dan memperdebatkan dengan seksama isi dari RUU TNI tersebut. Masyarakat, akademisi, dan para pembuat kebijakan harus terlibat dalam dialog terbuka untuk memastikan bahwa integrasi ini tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, perlu dipastikan adanya pengawasan yang memadai terhadap tindakan para prajurit yang ditempatkan di kementerian, untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, RUU TNI dan penempatan prajurit dalam kementerian bisa dianggap sebagai langkah strategis yang penuh potensi, namun juga mengharuskan kita untuk berhati-hati. Dengan dialog yang konstruktif dan pengawasan yang ketat, kita dapat memastikan bahwa langkah ini membawa dampak positif bagi pembangunan bangsa tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.