Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyarankan Kontras melapor ke aparat soal pengintaian di kantor Kontras usai mereka memprotes revisi UU TNI Berita mengenai pemantauan atau pengintaian terhadap organisasi masyarakat sipil seperti Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan terhadap Manusia) merupakan isu yang cukup serius dan menggugah perhatian. Ketika institusi atau individu yang melakukan pengawasan tanpa transparansi dan kejelasan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses demokratis. Situasi ini mencerminkan kondisi di mana kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia, yang seharusnya dilindungi, justru terancam. Dari sudut pandang keamanan, tanggapan DPR yang menyarankan agar pihak yang merasa terganggu melaporkan kepada aparat penegak hukum adalah langkah yang perlu, tetapi juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah aparat penegak hukum tersebut dapat dipercaya untuk menangani kasus ini secara adil dan tidak berpihak? Di banyak tempat, terdapat kekhawatiran yang mendalam mengenai integritas dan independensi aparat dalam menangani kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan pengawasan terhadap organisasi sosial. Jika masyarakat merasa aparat penegak hukum tidak dapat diandalkan, maka saran ini mungkin tidak akan membawa banyak arti. Kegiatan pemantauan terhadap aktivis atau organisasi masyarakat sipil bisa dilihat sebagai langkah maju untuk memastikan akuntabilitas, tetapi dalam konteks ini, tampaknya lebih banyak terarah pada pengekangan ruang gerak perjuangan hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, pengintaian semacam ini sering kali digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti individu atau kelompok yang berani melawan kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Agak ironis bahwa informasi mengenai pengintaian ini sendiri tidak transparan, sehingga menimbulkan ketidakpastian akan tujuan dan cara kerja mereka yang melakukan pengawasan. Sebagai langkah maju, pemerintah dan DPR seharusnya menciptakan iklim yang mendukung diskusi terbuka dan transparansi mengenai isu-isu hak asasi manusia. Bukannya merespon dengan menyarankan pelaporan kepada aparat, akan lebih baik jika ada dialog yang lebih konstruktif antara pihak-pihak yang merasa terancam dengan lembaga-lembaga pemerintah. Pendekatan dialog bisa menciptakan jembatan untuk memahami posisi satu sama lain dan mengurangi ketegangan yang ada. Lebih jauh lagi, penting bagi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dari publik dan lembaga internasional. Advokasi terhadap HAM harus dilakukan secara aktif agar suara para aktivis tidak tereduksi oleh ketakutan. Masyarakat harus diberdayakan untuk lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan dapat berbicara serta melindungi hak mereka. Tentunya, situasi ini harus dijadikan momentum untuk mendorong implementasi kebijakan yang lebih baik berkenaan dengan perlindungan terhadap aktivis dan penggiat hak asasi manusia. Pengawasan yang sehat seharusnya bersifat transparan dan tidak merugikan pihak-pihak yang berupaya untuk memperjuangkan keadilan dan truth-telling di tengah masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai hak asasi manusia merupakan langkah jangka panjang yang sangat diperlukan untuk menghindari terulangnya kasus-kasus pelanggaran di masa depan.