SETARA Institute mengutuk keras kasus penembakan tiga polisi oleh oknum TNI di Way Kanan, Lampung. SETARA mendorong agar negara menegakkan supremasi hukum. Berita mengenai kasus tewasnya tiga polisi akibat tembakan oknum TNI yang dikutuk oleh SETARA Institute mencerminkan situasi yang sangat memprihatinkan dalam hubungan antara institusi kepolisian dan militer di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya menyoroti kekerasan yang terjadi di lingkungan aparat negara, tetapi juga membuat masyarakat mempertanyakan integritas dan profesionalisme dari kedua lembaga tersebut. SETARA Institute sebagai lembaga yang fokus pada isu-isu HAM memiliki peran penting dalam mengawasi serta menyoroti tindakan-tindakan yang berpotensi merusak prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini dapat dianggap sebagai indikasi dari masalah sistemik yang lebih mendalam dalam struktur keamanan dan pertahanan negara. Hubungan antara TNI dan Polri di Indonesia, walaupun memiliki sejarah panjang, sering kali diwarnai dengan ketegangan dan konflik. Situasi seperti ini bisa berbahaya karena tidak hanya mengarah pada pelanggaran hukum, tetapi juga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketidakstabilan ini bisa berdampak pada situasi keamanan di tanah air, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Respons cepat dan tepat dari pihak-pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk menangani kasus ini. Proses pidana yang transparan dan akuntabel sangat penting agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Ini juga penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk aparat yang seharusnya melindungi masyarakat. Penyelesaian kasus ini harus menjadi prioritas untuk memastikan keadilan bagi korban dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap TNI dan Polri. Lebih jauh lagi, kejadian ini menggugah perlunya reformasi dalam kedua institusi tersebut. Upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip pemisahan tugas antara TNI dan Polri harus menjadi fokus kajian serius. Pelatihan dan pendidikan mengenai hak asasi manusia (HAM) serta penegakan hukum yang berprinsip pada keadilan juga perlu diperkuat untuk mengatasi pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini tidak hanya akan mendorong profesionalisme, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya kekerasan antar aparatur negara. Di tengah situasi ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan terlibat dalam diskursus mengenai hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia. Tindakan masyarakat dalam mengawasi dan menuntut keadilan dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pemerintah dan lembaga-lembaga negara untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Sebuah masyarakat yang aktif dan peduli akan menciptakan iklim di mana pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi dan keadilan dapat ditegakkan. Akhirnya, kejadian ini seharusnya menjadi refleksi bagi semua pihak, baik itu pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil. Penting untuk belajar dari masa lalu dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia. Proses penyelesaian kasus ini bukan hanya soal memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga soal membangun masa depan yang lebih baik untuk institusi keamanan dan untuk masyarakat kita.