'Sementara mereka memakai peralatan Unsrat, sarana dan lain sebagainya mengatasnamakan Unsrat,” sambungnya. Berita mengenai dugaan korupsi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di Sulawesi Utara adalah hal yang sangat serius dan memerlukan perhatian yang mendalam. Dugaan adanya rekening liar menandakan kemungkinan besar adanya penyalahgunaan wewenang serta penggelapan dana publik. Ini tentunya menjadi sorotan penting, terutama jika melibatkan institusi pendidikan yang seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks pendidikan tinggi, korupsi dapat merusak kepercayaan publik dan mencederai tujuan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Unsrat sebagai salah satu universitas terkemuka di wilayah tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan mengelola dana dengan sebaik-baiknya. Apalagi, LPPM juga berperan penting dalam pengabdian kepada masyarakat dan penelitian yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah. Ketidakjujuran yang mungkin terjadi dapat menghambat berbagai program dan inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut terhadap pihak-pihak terkait adalah langkah yang tepat untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan. Proses hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan untuk memastikan bahwa segala dugaan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terbukti ada pelanggaran, tindakan tegas perlu diambil untuk memberikan efek jera tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga untuk mencegah hal serupa di masa depan. Di sisi lain, kasus seperti ini juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan internal di institusi pendidikan. Harus ada mekanisme yang jelas dan kuat untuk mencegah dan mengidentifikasi tindakan korupsi. Selain itu, pendidikan karakter dan etika juga perlu ditingkatkan di kalangan pegawai dan mahasiswa agar kedepannya, nilai-nilai integritas dapat tertanam dengan baik. Dalam jangka panjang, kasus dugaan korupsi ini seharusnya menjadi momentum bagi Unsrat dan lembaga lainnya untuk melakukan reformasi dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas publik. Keterlibatan pihak ketiga, seperti organisasi non-pemerintah atau masyarakat sipil, juga bisa dipertimbangkan untuk mengawasi pengelolaan dana dan program-program yang ada. Hal ini tidak hanya akan memperkuat transparansi, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Terakhir, masyarakat harus terus diikutsertakan dalam proses pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana publik di institusi pendidikan. Dengan adanya partisipasi aktif, masyarakat bisa menjadi pengawas yang potensial dalam rangka menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Hanya dengan kolaborasi antara institusi, pemerintah, dan masyarakat, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan mendukung perkembangan pendidikan yang berkualitas.