Yuri Agustina Primasari menyampaikan bahwa tahun ini pengaduan tidak hanya terkait THR, tetapi juga BHR bagi kurir dan pengemudi kendaraan online. Berita mengenai pembukaan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung adalah langkah strategis yang mencerminkan kepedulian pemerintah daerah terhadap hak-hak pekerja. THR merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada pekerja sebagai pengakuan atas kontribusi mereka selama setahun. Pembukaan posko pengaduan ini diharapkan dapat menjadi saluran komunikasi yang efektif antara pekerja dan pemerintah, serta membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul terkait pembayaran THR. Salah satu aspek positif dari inisiatif ini adalah penciptaan ruang bagi para pekerja untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi tanpa merasa takut akan reperkusi. Di banyak kasus, pekerja mungkin merasa tertekan untuk melaporkan ketidakadilan yang mereka alami, seperti keterlambatan atau ketidakpastian dalam pembayaran THR. Dengan adanya posko pengaduan, diharapkan pekerja akan lebih berani mengungkapkan keluhan mereka, sehingga pemerintah bisa melakukan tindakan yang tepat dan cepat untuk menangani isu-isu tersebut. Selain itu, posko pengaduan ini berpotensi menjadi alat edukasi bagi pekerja mengenai hak-hak mereka. Melalui berbagai kegiatan sosial seperti seminar atau penyebaran informasi, pekerja dapat lebih memahami hak-hak yang mereka miliki, termasuk hak atas THR. Pengetahuan ini sangat penting, terutama di kalangan pekerja yang mungkin baru masuk ke dunia kerja atau yang bekerja di sektor informal, di mana informasi mengenai hak-hak mereka seringkali kurang. Namun, keberhasilan posko pengaduan ini sangat tergantung pada respons pemerintah dalam menangani setiap pengaduan yang masuk. Dinas Tenaga Kerja harus memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme yang efisien dan transparan untuk memproses setiap keluhan. Selain itu, penting juga untuk menjaga hubungan baik dengan pihak pengusaha, sehingga mereka tidak merasa tertekan atau dimusuhi oleh kebijakan ini. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil. Pentingnya pengawasan juga tidak bisa diabaikan. Pembukaan posko pengaduan harus disertai dengan langkah-langkah pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan THR oleh pengusaha. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko pengusaha akan mengabaikan kewajibannya. Disnaker harus mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, untuk memastikan bahwa setiap laporan mendapatkan perhatian yang layak. Secara keseluruhan, berita ini menggambarkan langkah positif dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja di Lampung. Dengan adanya posko pengaduan THR, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan penegakan hak-hak pekerja, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga untuk dunia usaha itu sendiri, di mana adanya kesejahteraan pekerja dapat berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi.