Wali murid SMA Negeri di Jakpus terkejut dengan biaya perpisahan yang mencapai Rp 16,5 juta untuk kenang-kenangan sekolah dan guru. Berita mengenai biaya kenangan sekolah dan guru di SMAN Jakarta Pusat yang mencapai Rp 16,5 juta tentu menjadi sorotan banyak pihak. Biaya tersebut bisa dianggap sangat tinggi, terutama bagi orang tua yang memiliki banyak anak atau yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Kebutuhan pendidikan adalah prioritas, tetapi biaya tambahan seperti ini dapat menjadi beban yang signifikan bagi wali murid. Salah satu aspek yang perlu dipertanyakan adalah transparansi penggunaan dana tersebut. Biaya yang tinggi harus disertai dengan penjelasan yang jelas tentang apa saja yang dicakup, seperti kegiatan sekolah, souvenir, atau acara kelulusan. Tanpa rincian yang jelas, orang tua berhak merasa kaget atau bahkan curiga terhadap pengelolaan dana di sekolah tersebut. Kejelasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pihak sekolah dan orang tua. Selain itu, penting untuk melihat dampak psikologis dari biaya pendidikan yang tinggi ini terhadap siswa dan orang tua. Biaya yang besar dapat menciptakan tekanan bagi siswa untuk memenuhi ekspektasi atau bahkan memperburuk kesenjangan sosial di antara siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi pengalaman sekolah mereka, yang seharusnya menjadi masa-masa berharga dan menyenangkan, bukan menjadi ajang kompetisi finansial. Namun, di sisi lain, kita juga harus mengakui pentingnya biaya untuk kegiatan pendidikan yang berkualitas tinggi. Sekolah seringkali membutuhkan dana tambahan untuk menyediakan fasilitas yang baik, guru berkualitas, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat. Mungkin biaya yang tinggi tersebut mencerminkan upaya sekolah untuk memberikan pengalaman pendidikan yang maksimal. Oleh karena itu, dialog antara pihak sekolah dan komite orang tua harus diperkuat agar semua pemangku kepentingan bisa saling memahami dan berkompromi. Sebagai solusinya, mungkin diperlukan pengaturan yang lebih baik mengenai biaya pendidikan, termasuk batasan atau penetapan standar biaya untuk kegiatan tertentu. Pemerintah juga bisa ikut berperan dengan memberikan panduan atau regulasi terkait biaya pendidikan di sekolah-sekolah. Hal ini bisa membantu menghindari lonjakan biaya yang tidak wajar dan memastikan bahwa pendidikan tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, isu ini juga mencerminkan tantangan pendidikan di Indonesia saat ini. Masyarakat perlu terus memperdebatkan dan menggugah kesadaran tentang pentingnya akses pendidikan yang merata dan terjangkau. Hanya dengan cara tersebut, kita bisa berharap untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, yang tidak hanya memperhatikan aspek kualitas, tetapi juga aspek keterjangkauan dan kesejahteraan secara keseluruhan.