Anggota Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, meminta Disperin melakukan pengecekan terkait dugaan pengurangan takaran minyak. Berita mengenai permintaan Komisi II DPRD Lampung kepada Dinas Perindustrian (Disperin) untuk memeriksa dugaan kecurangan takaran minyak di Lampung mengindikasikan adanya upaya untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam perdagangan. Kecurangan dalam takaran produk minyak, seperti di sektor pangan dan kebutuhan sehari-hari, dapat berakibat langsung pada konsumen dan perekonomian daerah. Jika ada perusahaan yang tidak jujur dalam memberikan takaran, hal ini tentu merugikan masyarakat yang membeli produk tersebut dan menciptakan ketidakadilan di pasar. Tindakan DPRD Lampung yang proaktif dalam menyikapi isu ini juga menunjukkan bahwa lembaga legislatif memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di daerah. Dengan meminta Disperin untuk melakukan pemeriksaan, mereka tidak hanya menegaskan komitmen terhadap perlindungan konsumen, tetapi juga berupaya menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, tindakan ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat. Keterlibatan DPRD sebagai wakil rakyat dalam masalah seperti ini menunjukkan bahwa mereka mendengarkan aspirasi masyarakat dan berusaha bertindak atas nama kepentingan umum. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar dapat beroperasi dengan keadilan dan integritas. Namun, di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan masalah ini tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha yang jujur. Penerapan regulasi dan pemeriksaan harus dilakukan secara adil dan proporsional, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis yang sah. Oleh karena itu, Disperin perlu mengedepankan pendekatan yang konstruktif, dengan memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya keakuratan dalam takaran dan standar kualitas produk. Kedepannya, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan melaporkan jika mereka menemukan kecurangan terkait takaran minyak atau produk lainnya. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan potensi kecurangan dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal dapat terjaga. Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Komisi II DPRD Lampung ini merupakan upaya yang patut diapresiasi dalam menjaga integritas pasar dan melindungi hak konsumen. Ini adalah momentum untuk mendorong terjadinya perbaikan sistematis di sector industri, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa tindakan berlanjut dan tidak hanya menjadi wacana semata.