Asisten Pidana Khusus Kejati Sulut Hartono menjelaskan, Jumat pekan lalu pihaknya telah menggeledah dan menyita sejumlah barang. Berita mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) terhadap Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) terkait dugaan korupsi mencerminkan sebuah langkah serius dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum semakin proaktif dalam menanggapi laporan-laporan terkait penyimpangan anggaran yang dapat merugikan masyarakat, terutama dalam konteks dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penggeledahan ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas di institusi pendidikan tinggi. Sebagai lembaga yang mendapatkan dana dari negara, Unsrat dan LPPM memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola anggaran tersebut dengan baik. Dugaan korupsi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran dapat berdampak negatif tidak hanya pada reputasi institusi, tetapi juga terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan penggeledahan ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang lebih jelas mengenai aliran dana dan penggunaan anggaran yang dipertanyakan. Dari perspektif hukum, tindakan Kejati Sulut menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan menindaklanjuti setiap laporan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Masyarakat perlu mendukung langkah-langkah ini karena penegakan hukum yang tegas adalah salah satu kunci untuk menciptakan budaya antikorupsi. Pengembalian kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan lembaga pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, dan tindakan tegas terhadap korupsi dapat menjadi sinyal bahwa tidak ada yang kebal hukum. Namun, perlu diingat bahwa penggeledahan dan penyelidikan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Semua pihak yang terlibat, baik pihak yang mengusut maupun pihak yang diperiksa, harus diberikan hak untuk mendapatkan keadilan. Pendekatan yang transparan dan adil dalam proses hukum sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, yang bisa berdampak pada kredibilitas lembaga keadilan itu sendiri. Agar proses hukum berjalan dengan baik, penting untuk mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Kejadian ini juga dapat menjadi momentum bagi Unsrat dan LPPM untuk memperbaiki sistem manajemen anggaran dan penerapan prinsip good governance. Ini adalah kesempatan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan introspeksi dan meningkatkan kinerja serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya mereka. Dengan proses yang jelas dan akuntabel, lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi mahasiswa dan dosen, serta memperkuat integritas institusi. Secara keseluruhan, penggeledahan oleh Kejati Sulut merupakan langkah yang patut diapresiasi dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Namun, proses hukum yang berkelanjutan harus dilakukan dengan menjaga asas peradilan, serta melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Di sisi lain, ini juga mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan.