Penjabat Penghulu Pulau Halang Hulu, Riau, Muhammad Hatta, ditangkap atas dugaan korupsi dana ketahanan pangan dan penanganan Covid-19. Berita mengenai "Pj Kades di Riau Tak Pernah Masuk Kantor, Korupsi Dana Pangan dan Covid-19" mengungkapkan sisi kelam dari praktik pemerintahan di tingkat lokal yang sering kali tidak terawasi dengan baik. Penunjukan pejabat sementara (Pj) kepala desa seharusnya menjadi solusi untuk menjaga kesinambungan pemerintahan desa, terutama dalam periode transisi. Namun, ketika pejabat yang ditunjuk tidak menjalankan tanggung jawabnya dan terlibat dalam praktik korupsi, hal ini menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat. Korupsi adalah masalah serius yang menggerogoti berbagai sektor, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Dalam konteks dana pangan dan penanganan pandemi Covid-19, tindakan penyelewengan ini sangat memprihatinkan. Dana yang sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan kurangnya integritas dan akuntabilitas dari pejabat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketidakhadiran Pj Kades di kantor selama bertugas juga menambah kerugian bagi masyarakat. Sebagai pemimpin desa, tentu saja mereka harus hadir untuk mendengarkan aspirasi warga dan menangani masalah yang ada. Ketidakhadiran ini tidak hanya mengganggu jalannya pemerintahan desa, tetapi juga menghambat berbagai program yang seharusnya dapat memberdayakan masyarakat. Ini menjadi sinyal bahwa mungkin ada masalah sistemik dalam penempatan pejabat tersebut, atau mungkin kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Penting bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap situasi ini. Partisipasi aktif warga sangat diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal. Dalam hal ini, lembaga pengawas dan penegak hukum juga harus berperan aktif untuk menindaklanjuti laporan-laporan terkait penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang mungkin terjadi. Pada akhirnya, skandal semacam ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap integritas dan pelayanan publik. Upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dan melalui kesadaran serta pendidikan tentang hak-hak kita sebagai warga negara, kita bisa mendorong perubahan yang lebih baik di masa depan.