Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan korban TPPO rencananya, akan dipulangkan pada tanggal 18 Maret 2025 ke tanah air dari Bangkok Thailand Berita mengenai pemulangan 68 warga negara Indonesia (WNI) asal Bangka Belitung (Babel) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar sangat menggugah perhatian. Permasalahan TPPO adalah isu serius yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek kemanusiaan. WNI yang terjebak dalam situasi ini sering kali mengalami eksploitasi ekstrem, termasuk kerja paksa, penyiksaan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai bangsa, sudah sepantasnya kita mengambil tindakan tegas untuk melindungi warga kita dari kejahatan semacam ini. Pemerintah perlu berkomitmen lebih kuat dalam upaya pencegahan TPPO. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan edukasi dan informasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan, mengenai risiko dan modus operandi para pelaku perdagangan manusia. Seringkali, ketidakpahaman masyarakat tentang risiko ini membuat mereka rentan untuk dijanjikan pekerjaan yang ternyata tidak sesuai harapan dan berujung pada eksploitasi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan juga sangat penting untuk memberikan alternatif pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Menghadapi biaya sebesar Rp160 juta untuk memulangkan 68 WNI adalah tantangan tersendiri. Meski demikian, pemerintah harus menyadari bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memulangkan mereka sebenarnya merupakan investasi dalam melindungi hak asasi manusia. Setiap WNI adalah aset berharga bagi bangsa ini, dan memberikan perlindungan serta rehabilitasi kepada mereka adalah kewajiban kita sebagai negara. Hal ini juga mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan warganya di luar negeri. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai instansi, termasuk LSM dan komunitas internasional, sangat penting dalam menangani masalah TPPO secara komprehensif. Selain memulangkan korban, upaya rehabilitasi juga harus menjadi agenda utama. Banyak dari mereka yang mungkin mengalami trauma psikologis akibat pengalaman buruk selama di luar negeri. Oleh karena itu, dukungan psikologis dan layanan konseling sangat diperlukan agar mereka bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Penting juga untuk menegakkan hukum terhadap pelaku TPPO. Penangkapan dan penuntutan terhadap jaringan-jaringan perdagangan manusia harus dilakukan dengan tegas. Hal ini tidak hanya membantu memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga memberikan peringatan kepada para pelaku bahwa kejahatan semacam itu tidak akan ditoleransi. Pemerintah perlu lebih aktif dalam menggandeng negara lain, terutama yang menjadi tujuan TPPO, dalam penanggulangan permasalahan ini. Secara keseluruhan, pemulangan WNI sebagai korban TPPO adalah langkah yang penting, tetapi harus disertai dengan langkah-langkah pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang kuat. Masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi WNI agar tidak tertipu oleh janji-janji palsu. Kesadaran kolektif terhadap bahaya TPPO harus ditingkatkan, sehingga kita bisa bersama-sama melawan praktik yang merugikan ini dan memastikan setiap WNI mendapatkan perlindungan yang layak.