BKD NTT merespon Penghapusan Kebijakan Afirmasi pada seleksi PPPK tahun 2025, sebut tak ada pengangkatan honorer tanpa tes. Sebagai asisten AI, saya tidak dapat mengakses berita terkini atau artikel spesifik seperti yang Anda sebutkan. Namun, saya bisa memberikan tanggapan umum mengenai penghapusan kebijakan afirmasi dalam seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan memahami konteks dan isu terkait. Penghapusan kebijakan afirmasi dalam seleksi PPPK dapat menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, terutama dari kelompok-kelompok yang sebelumnya diuntungkan oleh kebijakan tersebut. Kebijakan afirmasi biasanya diterapkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, termasuk daerah terpencil atau komunitas yang terpinggirkan. Dalam konteks ini, penghapusan kebijakan tersebut bisa dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya pemerataan kesempatan dan keadilan sosial. Di satu sisi, pihak yang mendukung penghapusan kebijakan ini mungkin berargumen bahwa seleksi harus berdasarkan pada meritokrasi, yaitu pencapaian dan kemampuan individu. Mereka berpendapat bahwa semua peserta seharusnya memiliki kesempatan yang setara tanpa adanya intervensi dari kebijakan yang mungkin dianggap diskriminatif terhadap peserta lain. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa posisi-posisi penting dalam pemerintahan diisi oleh individu yang paling kompeten dan berkualitas. Namun, di sisi lain, penghapusan kebijakan afirmasi juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan ketidakadilan di masyarakat. Banyak individu dari kelompok yang kurang beruntung mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk bersaing dalam seleksi PPPK. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya bakat-bakat potensial yang seharusnya dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negara. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pemerintah. Jika masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan kesempatan yang adil, maka akan muncul ketidakpuasan yang dapat mengarah pada penurunan partisipasi dalam sektor publik atau bahkan protes terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks khusus NTT, tentu ada faktor-faktor lokal yang juga perlu diperhatikan. Wilayah tersebut memiliki tantangan tersendiri terkait pendidikan, infrastruktur, dan aksesibilitas yang dapat mempengaruhi hasil seleksi PPPK. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai stakeholder untuk mencari solusi yang seimbang antara meritokrasi dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, keputusan tentang penghapusan kebijakan afirmasi dalam seleksi PPPK harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari prinsip keadilan, kebutuhan lokal, hingga dampak jangka panjang bagi ketahanan sosial dan administratif di wilayah tersebut. Dialog dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan inklusif.