Viral! Tagar Tolak RUU TNI kini ramai di media sosial, peringatkan masyarakat akan potensi dwifungsi militer. Berita mengenai tagar "Tolak RUU TNI" yang ramai di media sosial mencerminkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat terkait potensi dwifungsi militer di Indonesia. Dalam konteks sejarah, dwifungsi militer di Indonesia sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan, terutama mengenai peran dan tanggung jawab TNI dalam kehidupan sipil. Masyarakat berhak untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan yang dianggap dapat mengarah pada pengembalian kekuasaan militer dalam ranah sipil. RUU TNI tersebut tampaknya menjadi salah satu isu sensitif yang menarik perhatian karena dianggap dapat memperluas pengaruh militer dalam urusan sipil. Beberapa pihak khawatir bahwa jika RUU ini disahkan, hal itu dapat memicu praktik-praktik yang tidak diinginkan, seperti intervensi militer dalam politik dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan tagar di media sosial sebagai bentuk protes bisa dilihat sebagai upaya masyarakat untuk menjaga agar pemerintah tetap mempertimbangkan nuansa historis dan konteks sosial-politik saat ini. Di sisi lain, penting untuk memahami bahwa RUU semacam ini juga mungkin memiliki niat baik untuk memperkuat pertahanan negara dan memodernisasi struktur TNI. Namun, proses pengesahan undang-undang ini seharusnya melibatkan dialog yang lebih luas dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil. Transparency dan konsultasi publik adalah aspek penting dalam demokrasi yang tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Menggunakan platform media sosial untuk mengangkat suara-suara ini juga menjadi cara yang relevan dan efektif di zaman digital ini. Memanfaatkan tagar dan kampanye daring tidak hanya membantu menyebarluaskan informasi, tetapi juga memperlihatkan potensi mobilisasi massa yang mampu memengaruhi keputusan politik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dan aktif dalam isu-isu yang berdampak pada keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Di saat yang sama, perlu dicatat bahwa perdebatan mengenai RUU TNI tidak hanya terbatas pada isu dwifungsi militer saja, melainkan juga mencakup aspek-aspek lain yang lebih luas, seperti pertahanan nasional, keamanan, dan kedaulatan. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif dan saling menghormati pandangan satu sama lain demi mencapai solusi yang terbaik bagi negara. Akhirnya, kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu penting seperti ini mencerminkan kematangan demokrasi Indonesia. Masyarakat yang kritis dan aktif akan selalu menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menuntut akuntabilitas dari penyelenggara negara. Dengan demikian, upaya untuk menolak RUU TNI adalah bagian dari proses demokratis yang seharusnya didengarkan dan dihargai oleh para pembuat kebijakan.